My first post on wordpress .. ^_^

Anies Baswedan

Kompas, 25 Juli 2011

Makin hari kegalauan itu tumbuh makin pesat, tetapi berhentilah

mengatakan bangsa ini bobrok. Hentikan tudingan bahwa bangsa ini

tenggelam. Tidak! Bangsa ini sedang bangkit dan akan makin tinggi

berdirinya.

Lihatlah rakyat di sana-sini, bangun sebelum pagi, penuhi pasar

rakyat, padati jalan dan kelas, menyongsong kehidupan. Dengan sinar

lampu apa adanya mereka coba sinari masa depan sebisanya. Petani,

guru, nelayan, pedagang, atau tentara di tepian republik jalani hidup

berat penuh tanggung jawab. Di tengah kepulan polusi pekat, rakyat

kota menyelempit mencari masa depan. Mereka rebut peluang, jalani

segala kesulitan tanpa pidato keprihatinan. Rakyat yang tegar dan

tangguh. Denyut geraknya membanggakan.
Kegalauan republik ini bukan bersumber pada rakyat, melainkan pada

pengurus negara yang seakan berjalan tanpa target. Deretan agenda

penting dan urgen jadi wacana, tetapi tidak kunjung jadi realitas.
Pengurus republik sukses membangun kekesalan kolektif dan menanam

bibit pesimisme. Pimpinan kini menuai kekecewaan. Harapan,

kepercayaan, pengertian, toleransi, kesabaran, dan permakluman rakyat

kepada pemimpin dikuras terus. Apakah dikira stok permakluman itu

tanpa batas?
Dengan hormat saya sampaikan: stok itu ada batasnya dan sudah

menipis. Semua ingin lihat hasil. Tak mau lagi dengar keluh kesah,

tak hendak dengar kata prihatin keluar dari pemimpin. Republik ini

perlu pemimpin yang hadir untuk menggelorakan percaya diri, bukan

menularkan keprihatinan. Pemimpin tak boleh kirim ratapan, pemimpin

harus kirim harapan.

Sebatas pidato dan wacana
Hari ini Indonesia memasuki era demokrasi etape ketiga. Kepresidenan

periode kedua. Tidak pernah ada dalam sejarah republik ini seorang

anak bangsa dipilih jadi pemimpin dengan suara sebanyak saat Presiden

Yudhoyono di tahun 2009. Semua persyaratan untuk melakukan dan

menuntaskan langkah-langkah besar ada di sana. Tapi mana langkah

besar itu: infrastruktur ekonomi? Kepastian hukum? Integritas di

sekolah? Tegas kepada pengemplang pajak? Pemangkasan benalu APBN?

Konsistensi kebijakan? Reformasi birokrasi? Jaminan kebinekaan

bangsa? Perlindungan warga bangsa?
Harapan yang tinggi untuk membereskan agenda penting baru sebatas

pidato dan wacana. Republik perlu realitas. Pemerintah memang punya

capaian, tetapi jika ada keberanian untuk menggelontorkan terobosan-

terobosan besar di sektor penting, maka capaian itu akan melonjak.
Kekecewaan tumbuh bukan semata karena pemerintah tak membawa hasil,

melainkan karena terlalu banyak peluang terobosan dan perubahan yang

disia-siakan. Sebutlah soal energi atau infrastruktur sistem logistik

(jalan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain), terobosan di sini bisa

membuat ekonomi melejit. Atau terobosan besar dalam penegakan hukum.

Perusak kebinekaan didiamkan, pengemplang pajak tak dijerat. Hukum

tegak kokoh tanpa kompromi bagi rakyat kecil, tapi hukum loyo lunglai

di depan rakyat besar.
Ini semua dampak absennya keberanian menerobos. Semua serba

alakadarnya. Amunisi politik yang dahsyat itu tak digunakan. Republik

ini butuh pemimpin yang mau turun ke lapangan, pemimpin kerja dan

bukan pemimpin upacara. Rakyat tidak perlu pengumuman hasil rapat,

tapi ingin lihat implementasinya.
Lihat sejarah kita, gamblang sekali. Republik ini didirikan oleh

orang-orang yang berintegritas. Integritas itu membuat mereka jadi

pemberani dan tak gentar hadapi apa pun. Bukan pencitraan, tapi

integritas dan keseharian yang apa adanya membuat mereka memesona.

Mereka jadi cerita teladan di seantero negeri.
Kini republik membutuhkan pemimpin yang berani tegakkan integritas,

berani perangi “jual-beli” kebijakan dan jabatan, pemimpin yang

mau bertindak tegas melihat APBN untuk rakyat “dijarah” oleh

mereka yang punya akses. Ya, pemimpin yang bernyali menebas

penyeleweng tanpa pandang posisi atau partai, dan bukan pemimpin yang

serba mendiamkan seakan tidak pernah terjadi apa-apa.
Republik ini perlu pemimpin yang mendorong yang macet, membongkar

yang buntu, dan memangkas berbenalu. Pemimpin yang tanggap

memutuskan, cepat bertindak, dan tidak toleran pada keterlambatan.

Pemimpin yang siap untuk “lecet-lecet” melawan status quo yang

merugikan rakyat, berani bertarung untuk melunasi tiap janjinya.
Republik ini perlu pemimpin yang memesona bukan saja saat dilihat

dari jauh, tetapi pemimpin yang justru lebih memesona dari dekat dan

saat kerja bersama.
Bukan pemimpin yang selalu enggan memutuskan dan suka melimpahkan

kesalahan. Bukan pemimpin yang diam saat rakyat didera, lembek saat

republik dihardik negara tetangga, tapi lantang dan keras justru saat

diri pribadi atau keluarganya tersentuh. Pemimpin yang tak gentar

dikatakan mengintervensi karena mengintervensi adalah bagian dari

tugas pemimpin dan pembiaran tidak boleh masuk dalam daftar tugas

seorang pemimpin.
Jika Presiden Yudhoyono tidak segera mengubah cara menjalankan

pemerintahan, maka saya harus mengingatkan bahwa bangsa Indonesia

bisa memasuki persimpangan jalan yang berbahaya.
Jalan pertama adalah meneruskan kepemimpinan sampai di 2014 agar

proses demokrasi berjalan normal tapi rakyat mencicipi hasil yang

alakadarnya, deretan peluang kemajuan hilang tanpa bekas.
Keterlambatan dan pembiaran jadi ciri beberapa tahun ke depan. Bahkan

lunglainya penegakan hukum adalah resep mujarab menuju negara kacau.

Jalan kedua mulai menyeruak. Jalan berbahaya tapi suara ini mulai

berkembang sebagai respons atas kelambatan dan pembiaran sistemik

ini: berhenti di tengah jalan dan berikan kepada orang lain untuk

memimpin. Suara macam ini bisa merusak pranata siklus demokrasi yang

dibangun dengan sangat susah payah. Suara ini tumbuh karena keyakinan

bahwa lewat jalan terjal ini bisa terjadi pembongkaran atas pembiaran

dan kelambanan; agar rakyat tak dirugikan terus-menerus.

Tak optimal
Semua tahu sistem presidensial menjamin presiden bisa bekerja sebagai

eksekutor pemerintahan dan melindunginya agar tak dapat diberhentikan

oleh alasan politis. Hari ini yang dihadapi Indonesia situasi

sebaliknya. Periode dijamin aman oleh konstitusi, tetapi presiden tak

optimal jalankan otoritasnya. Keterlambatan berjejer dan pembiaran

berderet. Periode fixed lima tahun itu bukan mengamankan agar kerja

cepat, kini malah jadi penyandera bangsa dari gerak kemajuan cepat.
Memang presiden bukan dewa atau superman. Tidak pantas semua masalah

ditumpahkan ke pundak pemimpin. Akan tetapi, presiden bisa menentukan

suasana republik. Pemimpin adalah dirigen yang menghadirkan energi,

nuansa, dan aurora di republik ini. Pemimpin bisa fokus menguraikan

masalah strategis dan urgen bagi percepatan pelunasan janji-janjinya.
Presiden Yudhoyono harus sadar bahwa caranya menjalankan pemerintahan

itu memiliki efek tular. Kelugasan, ketegasan, keberanian, kecepatan,

keterbukaan, kewajaran, kemauan buat terobosan, dan perlindungan

kepada anak buah bahkan kesederhanaan protokoler itu semua menular.
Tapi kebimbangan, kehati-hatian berlebih, kelambatan, ketertutupan,

formalitas kaku, pembiaran masalah, orientasi kepada citra dan

ketaatan buta pada prosedur itu juga menular. Menular jauh lebih

cepat dan sangat sistemik.
Rakyat republik ini sudah kerja keras. Lihat di segala penjuru

Indonesia. Mulai dari kampung kumuh-sumuk tak jauh dari istana, di

puncak-puncak pegunungan dingin, di tepian pantai sebentangan

khatulistiwa: rakyat republik ini serba kerja keras. Mereka mau maju,

mereka mau hadirkan kehidupan yang lebih baik bagi anak cucunya. Dan,

yang pasti mereka tak biasa tanya siapa yang jadi pemimpin. Buat

rakyat banyak tak terlalu penting “siapa”-nya, yang penting lunasi

semua janjinya.

Ini adalah sebuah peringatan apa adanya, semata-mata agar Indonesia

tidak menemui persimpangan jalan itu. Ingat, rakyat negeri ini sudah

bekerja keras dan “berlari” cepat. Pengurus negara harus

memilih mengimbangi kecepatan rakyat atau ditinggalkan rakyat.

Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina.

Iklan