Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-IV akhirnya secara resmi ditutup. Penutupan kegiatan rutin 3 tahunan yang melibatkan sekitar 750 peserta dari seluruh Indonesia ini dilakukan oleh Ketua MUI Dr KH Ma’ruf Amin, Ahad malam (1/7/2012) sekitar pukul 22.35 WIB. Hasil fatwa dari Ijtima’ Ulama ini selanjutnya akan disampaikan kepada instansi-instansi terkait agar diserap menjadi Undang-undang.

Persoalan-persoalan itu dibagi menjadi tiga tema utama, yakni Masail Asasiyyah Wathaniyah, Masail Diniyah Waqi’iyah Mu’ashirah dan Masail Qanuniyah.

Pertama, Masail Asasiyyah Wathaniyah,

– Soal implementasi konsep HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, MUI menetapkan bahwa HAM yang dipropagandakan kaum liberal dan sekuler wajib ditolak. “Setiap rumusan dan pelaksanaan HAM yang dianut dan dipropagandakan oleh kaum liberal dan sekuler yang bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum wajib ditolak.”

– Soal etika berdemonstrasi dan kebebasan berekspresi, ditetapkan bahwa demonstrasi hukumnya mubah, bahkan bisa sunnah atau wajib. Tetapi jika demo dilakukan secara anarkhis dan merusak fasilitas umum, MUI mengharamkannya.

“Demonstrasi untuk al-amr bi al-ma’rûf wa al-nahy ‘an al-munkar; dijadikan sarana perjuangan (jihad)  untuk melakukan perubahan menuju suatu sistem nilai yang lebih baik berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah, maka hal itu bernilai positif, sehingga hukumnya boleh (mubah), bahkan bisa berkembang menjadi sunnah atau wajib, tergantung pada qarinah (situasi dan kondisi)-nya.”

Sebaliknya, demontrasi akan menjadi haram jika terjadi tindakan brutal, anarkis dan tindakan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, harta dan merusak fasilitas umum. []
– Sementara soal pemilihan umum kepala daerah, MUI menetapkan agar Pemilukada dilakukan melalui sistem perwakilan. MUI berpendapat demikian karena pemilihan langsung pasca reformasi membawa kemafsadatan lebih besar seperti munculnya disharmoni dalam hirarki kepemimpinan secara nasional.

Selain itu, pemilihan secara langsung mengakibatkan mahalnya biaya demokrasi, sehingga menunda skala prioritas pembangunan masyarakat yang saat ini sedang berada dalam ekonomi sulit, berpotensi membuat konflik horizontal antarelemen masyarakat yang dapat melibatkan unsur SARA, dan kerusakan moral yang melanda masyarakat luas akibat maraknya money politic (risywah siyâsiyyah).

. “Berdasarkan prinsip mendahulukan mencegah kemafsadatan, pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan dengan sistem perwakilan.”

Kedua, Masail Diniyah Waqi’iyah Mu’ashirah,
– Soal  talak di luar pengadilan, MUI memfatwakan bahwa talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya di luar pengadilan adalah sah. “Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar’i  yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.”

“Meski faktanya gugatan cerai lebih banyak dilakukan pihak perempuan, tetapi suami tetap pegang kendali,” katanya.

Dalam ketentuan fikih, jelas Kiai Hamdan, talak tidak diperlukan saksi, seperti halnya akad nikah.

“Menikah adalah menghalalkan hal yang haram, sehingga diperlukan saksi. Sementara talak adalah melepas, sehingga tidak perlu memerlukan saksi,” kata Kiai Hamdan.

Sebelumnnya, Muclish Bahar, Dekan Fakultas Syariah IAIN Padang, Sumatera Barat menilai talak yang sah itu adalah yang dilakukan di pengadilan.

“Dengan argumentasi untuk menjaga hak-hak isteri,” kata Muclish.

Namun ada argumen yang memprotes mengenai hal ini, yaitu bila  talak yang sah itu hanya dipengadilan, berarti orang yang telah menalak istrinya sampai tiga kali diluar pengadilan boleh lagi berhubungan, apakah bukan zina namanya? lantas bagaimana dengan orang kampung yang masih buta dengan hukum yang tidak pernah menggunakan pengadilan untuk urusan talak? Kalau si wanita menikah lagi berarti telah berzina karen masih terikat perkawinan. Pendapat aneh, tidak pakai pikiran dan tidak melihat realita

Talak Via SMS

Menurut KH Cholil Nafis, Sekretaris Komisi Pengkajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, perceraian atau talak melalui SMS tidaklah sah.

” itu belum menunjukkan bahwa itu terjadi (perceraian). Bisa saja yang SMS temannya, bisa saja itu bukan perbuatan dia sendiri,” .  Talak via SMS, kata Kiai Cholil, perlu divaliditasi terlebih dulu. “Bisa menjadi cerai jika validitasnya diverifikasi kepada yang bersangkutan. Jadi harus ada ucapan lisan,” jelasnya.

Bagaimana jika dilakukan via telepon? Kiai Cholil mengatakan, bila talak dilakukan via telepon maka itu sah.

“Kalau (melalui) telepon saya menyatakan boleh. Validitasnya bisa dilihat, bisa didengar suaranya (si suami yang menceraikan),”
– Soal penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi, ditetapkan bahwa korupsi termsuk perbuatan ghuluw (curang), bukan tindak pencurian. Karena itu sanksi bagi koruptor adalah ta’zir. Berkaitan dengan harta hasil korupsinya, MUI menetapkan harta koruptor yang terbukti secara hukum merupakan hasil korupsi wajid diambil oleh negara.

“Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi adalah bukan milik pelaku karena diperoleh dengan cara yang tidak sah. Maka dari itu, aset tersebut harus disita dan diambil oleh negara. Adapaun rinciannya

Pertama, aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti berasal dari korupsi adalah bukan milik pelaku. Karenanya, aset tersebut harus dirampas dan diambil oleh negara, sedangkan pelakunya dihukum

Kedua, aset pelaku tindak korupsi yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi milik pelaku dan tidak boleh dirampas negara.

Ketiga, aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak terbukti berasal dari korupsi, tetapi tidak bisa dibuktikan bahwa aset tersebut adalah miliknya (pelaku korupsi), ( Metode pembuktian terbalik ).

Kemudian Aset yang dirampas tersebut, kata Ni’am, dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan perampasan aset ini sama sekali tidak menghilangkan hukuman bagi sang pelaku.

“Adapun mengenai usulan Hudud, saat ini belum proporsional (untuk menerapkan),” kata Ni’am menambahkan.

– Soal yang berkaitan dengan hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba, MUI menetapkan bahwa tidak boleh negara memberikan grasi kepada mereka. Ini berkaitan dengan sejumlah kasus pemberian grasi kepada pengedar narkoba oleh Presiden SBY.

“Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba.”

Soal Dana Setoran Haji Calon Jamaah Yang Masuk Daftar Tunggu ( Waiting List)

–          MUI meminta agar dana setoran haji mengendap di rekening Menteri Agamaitu di-tasharruf-kan untuk hal-hal yang produktif serta dikelola dengan mitigasi risiko yang tinggi.Tentunya dana haji itu dikelola pada sektor yang halal; yaitu sektor yang terhindar dari maisir, gharar, riba, dan lain-lain

–          keuntungannya Dana hasil tasharruf adalah milik calon jamaah haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon jamaah haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata). Sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan (ujrah) yang wajar/tidak berlebihan sebagai dijelaskan dalam Hadits Ibn Umar tentang hak pengelola wakaf.

–          status dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu secara syar’i adalah milik pendaftar (calon jamaah haji).Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar’i yang membuat calon jamaah haji yang bersangkutan gagal berangkat, maka dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon jama’ah haji atau ahli warisnya.

–          dana BPIH tidak boleh (haram) ditempatkan di bank-bank ribawi (konvensional), karena haji adalah perbuatan ibadah yang suci yang harus terhindar dari yang haram dan syubhat.Untuk itu pemerintah pada fatwa ini diminta untuk menempatkan dana BPIH pada bank-bank syariah

– Soal  hukum Vasektomi, MUI menetapkan, “Vasektomi hukumnya haram, kecuali :

(a) untuk tujuan yang tidak menyalahi syari’at

(b) tidak menimbulkan kemandulan permanen

(c) ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula

(d) tidak menimbulkan bahaya (mudlarat) bagi yang bersangkutan, dan/atau (

e) tidak dimasukkan ke dalam program dan  methode kontrasepsi mantap.”

Ketiga, dalam Masail Qanuniyah,
Berkaitan dengan RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah, MUI berpendapat, “Gubernur, Bupati, Walikota sebaiknya dipilih oleh DPRD Propinsi/ Kabupaten/ Kota, dan wakilnya dipilih oleh Gubernur, Bupati, Walikota terpilih.”

MUI menilai pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini mafsadatnya (kerusakannya) lebih besar.

Sementara terkait RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, MUI bersikap tegas. MUI menolak RUU berbau liberal itu. “RUU KKG bertentangan dengan ajaran agama Islam, Pancasila, dan UUD 1945. Ijtima Ulama mendesak DPR untuk menarik kembali RUU tersebut serta tidak meneruskan proses RUU tersebut.”

Forum Ijtima Ulama bersepakat untuk menolak RUU tersebut. Para ulama menilai isi RUU KKG mengacu pada paham liberalisme dan nilai-nilai Barat yang tidak memiliki basis filosofis, ideologis, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi agama, budaya, etika, dan moral.

Selain itu, RUU KKG tidak mengacu pada Pancasila yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai religiusitas dan Ketuhanan Yang Maha Esa. RUU KKG juga tidak mencantumkan Pancasila sebagai sumber hukumnya sehingga wajar apabila isinya pun tidak mencerminkan Pancasila.

Forum Ijtima Ulama ke-IV, ini mencermati, apabila RUU KKG diloloskan untuk disahkan oleh DPR RI dan diundangkan oleh Presiden, maka akan terjadi beberapa dampak.

Dampak pertama, isteri mempunyai kedudukan dan peran yang sama dengan suami dalam rumah  tangga, baik sebagai “kepala rumah tangga” dan pencari nafkah keluarga.

Kedua, mengubah besarnya bagian pembagian warisan untuk ahli waris laki-laki dan perempuan menjadi sama besar bagiannya; konsekuensinya hukum kewarisan Islam akan dihapus.

Ketiga, mengubah wali nikah di mana perempuan dimungkinkan menjadi wali nikah.

Keempat, membolehkan terjadinya perkawinan sejenis.

Kelima, membolehkan terjadinya poliandri. Dan keenam, membuka penafsiran pengembangan pribadi termasuk homoseksual dan pengembangan lingkungan sosial termasuk komunitas homoseksual, gay, dan lesbian.

” Oleh karena itu Ijtima Ulama mendesak DPR untuk menarik kembali RUU tersebut serta tidak meneruskan proses RUU tersebut,”.

Terakhir, soal RUU Perguruan Tinggi, MUI menegaskan bahwa PT tidak boleh bersifat komersial. “Perlu ditegaskan Perguruan Tinggi tidak bersifat komersialisasi dan mempertegas keberpihakan kepada masyarakat yang kurang mampu.”

Iklan