Oposisi dalam bahasa Inggris; opposition. Dalam bahasa Latin: oppositus, opponere, (memperhadapkan, memban-tah, menyanggah, menentang).
Sedangkan menurut pakar hukum dan politik diartikan sebagai kubu partai yang mempunyai pendirian bertentangan dengan garis kebijakan kelompok yang menjalankan pemerintahan.
Oposisi bukan musuh, melainkan mitra bertan-ding dalam percaturan politik.
Dalam demokrasi, oposisi sangat diperlukan, sehingga melembaga secara resmi dalam parlemen. Fungsi oposisi yang sangat penting yaitu check and balances, mengontrol pemerintah yang didukung mayoritas, menguji kebijakan pemerintah dengan menunjukkan titik-titik kelemahannya, sekaligus mengajukan alternatif. (Lihat, B.N. Marbun, SH., dalam Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 455-456, John M. Echols dan Hasan Shadili dalam Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1992, hal. 407, Lorens Bagus dalam Kamus Filsafat, Gramedia, Jakarta 1996, hal. 754)
Dalam wacana politik Islam, oposisi [mu’aradhah] ditinjau dari dua aspek; doktrin kultural dan institusi struktural.
Doktrin kultural, menekankan bahwa oposisi bukan sekedar hak asasi, melainkan juga kewajiban syari’ah dan tanggung jawab moral. Seluruh nash (teks) al-Qur’an dan Sunnah Nabi serta arahan Para Khulafa’ Rashidun mendorong umat Islam kepada sikap oposisi yang loyal, konstruktif dan reformatif. Karena, fokus dasar perintah syari’ah adalah Amar Ma ‘ruf dan Nahi Mungkar (memerintah-kan kebaikan dan mencegah kemungka-ran). Imam Ghozali dalam Ihya ‘Ulumud-din (vol. 11/265) mengistilahkan oposisi sebagai top sentral ajaran Islam’ [al-Quth al-A’dzam Liddin) yang ditengarai oleh Saefuddin AF. Ismail telah dihapus dari budaya politik praktis kontemporer dan hanya terbatas pada seruan dan himbauan moral sosial. ( Tajdid Siyasi, hal. 364)
Krisis peradaban umat Israel sebagai bangsa yang kena kutukan Allah, adalah karena mereka meninggalkan tugas penting kontrol moral ini (QS.Al-Maidah:79). Ini kebalikan watak Islam yang menjadikan amar ma’ruf dan nahi mungkar sebagai budaya dan mental umatnya (QS. Ali Imran:104, 110). Karenanya, Nabi saw dalam berbagai haditsnya senantiasa memperingatkan umatnya untuk tidak mendiamkan apalagi melegitimasi kemungkaran.
Malik bin Nabi, filosuf Al-Jazair mengomentari hadits “Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya, bila tidak mampu dengan lisannya, bila tidak mampu dengan hatinya, dan itu se-lemah-lemah iman.” (HR. Muslim, Ashab Sunan, Ahmad) mengatakan. Bahwa, misi setiap muslim bukan sekedar menjadi penonton dan pengamat terhadap realitas sejarah, akan tetapi berperan merubah alur peristiwa dengan mengembalikannya kepada jalur kebaikan seoptimal mungkin.( Tajdid Siyasr.ll)
Pengalaman historis, menurut sejarawan Inggris, Lord Action, membuk-tikan bahwa penguasa CENDERUNG menyalahgunakan kekuasaannya. Dan, manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan bersikap OTORITER. Di sinilah perlunya kontrol hukum dan pembatasan kekuasaan yang disemangati amar ma’ruf nahi mungkar. Nabi saw bersabda, “Kalian benar-benar serius melakukan amar ma’ruf nahi mungkar atau Allah benar-benar akan kuasakan orang-orang jahat atas kalian, lalu orang-orang terbaik kalian berdo’a [istighotsah] dan tidak akan dikabulkan.” (HR.-Tirmidzi, Tabrani, Bazzar)
“Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan orang yang menghadapi penguasa lalim dengan memerintahkan kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran, lalu penguasa itu membunuhnya.” (HR. Hakim)
Dalam pidato pengangkatannya setelah dibai’at rakyat sebagai khalifah, Abu Bakar berkata, “Sesungguhnya aku telah diangkat sebagai pemerintah kalian, padahal aku bukan orang terbaik kalian. Maka, jika aku berbuat baik dan bijak, hendaklah kalian dukung. Jika berbuat jelek, hendaklah kalian luruskan.” (Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, vol.VI/ 264)
Demikian halnya Umar bin Khathab, “Wahai rakyatku, siapa pun yang melihat penyimpangan pada diriku, hendaklah ia meluruskan.” (Abdul Aziz Badri, Al-Is-lam bainal ‘Ulama’walHukkam, hal. 59)
Semua itu, bukan retorika dan basa-basi politik. Melainkan, benar-benar diterapkan secara konsekuen. Pada saat umat Islam membebaskan daerah Irak, Syam dan Mesir pada masa kekhalifahan Umar bin Khathab, timbullah gerakan oposisi di kalangan militer yang ikut membebaskan daerah tersebut. Mereka menentang kebijakan Umar tentang otonomi dan eksistensi daerah pembebasan yang tidak akan dibagikan kepada pasukan pembebasan mengingat proyeksi ke depan. Dengan sabar dan bertawakal kepada Allah akhimya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan damai dan mufakat.
Begitu Abu Bakar dibai’at sebagai Khalifah, sebagian sahabat MENOLAK untuk memberikan bai’at dan ikut dalam pemerintahannya. Mereka memilih menjadi oposisi. Di antara mereka, Sa’ad bin’Ubadah. Dan, hal itu DILINDUNGI oleh Abu Bakar. (Lihat, Dr. Muhammad ‘Ammarah dalam Al-Islam wal Muara-dhah As-Siyasiyah, pada majalah Al-‘Arabi, edisi Nopember 1992)
Barisan oposisi kerap pula dipelopori oleh tokoh ulama besar yang sadar politik dan menjaga independensi institusi keulamaan untuk tetap dipercaya umat sebagai panutan. Di antaranya, Sa’id bin Musayyib di Madinah, sebagaimana diriwayatkan ahli sejarah Islam klasik Adz-Dzahabi, dimana beliau MENOLAK kesertaan dalam pemerintahan dan memberikan bai’ah kepada Abdul MaliK bin Marwan pada masa pemerintahan Umawiyah. Meskipun, beliau sempat DISIKSA dengan 60 kali cambukan, dan pada kesempatan lain ditawari insentif serta suap 30.000 dinar. Namun, beliau tetap konsisten.
Suatu kali Umar bin Hubairah seorang gubernur pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik, memanggil para ulama seperti Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin dan Sya’bi. Dia meminta fatwa berkaitan dengan instruksi Yazid yang serba dilematis.
“Jika saya melaksanakannya, saya takut akan merusak imanku. Jika menolak, saya mengkhawatirkan keamanan diriku.”
Para ulama itu menaseha-tinya dengan lembut dan berpesan agar tetap komitmen dalam ketakwaan kepada Allah dan menentang penguasa yang menyimpang dari kebenaran.
Imam Ghazali dalam Ihya’-nya (vol.II/ 295) banyak mengungkap mentalitas elit umat dan ulama yang tetap konsisten bersikap oposisi agar dapat MENGONTROL eksekutif. Di antaranya, sikap tegas Thawus Al-Yamani terhadap penguasa Hisyam bin Abdul Malik, Sufyan Tsauri terhadap Abu Ja’far Al-Manshur, Fudhail bin ‘Iyyadh terhadap Harun Ar-Rasyid.
Demikian pula sikap oposisi Abu Yusuf terhadap Harun Ar-Rasyid yang memberikan alternatif kebijakan fiskal yang islami kepadanya, seraya menasehatinya untuk takut kepada Allah dalam amanat dan hak rakyat.” Di isamping itu, nama-nama Abdullah bin Zubair, Imam Nawawi, Al-‘Izz bin Abdus Salam, dan Ibnu Taimiyah terkenal sebagai tokoh barisan oposisi dari kalangan ulama dalam generasi yang berbeda.
Persolannya, dalam REALITAS politik kita, implementasi wacana oposisi perlu acunya reposisi dan reaktualisasi yang terkait dengan kelembagaan. Sebab, terjadi semacam sikap MENDUA legislatif yang harusnya bersikap oposisi terhadap eksekutif. Idealnya, partai yang berkuasa cukup di MPR dan di eksekutif pemerintahan. Sehinggga, DPR sebagai per-wujudan institusional struktural bagi barisan oposisi yang berfungsi mengontrol eksekutif, mengawasi dan melurus-kan kebijakan. (Lihat, Prof. Miriam Budiarjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik dan Inu Kencana dalam Pengantar Ilmu Pemerintahan)
Di antara landasan moral oposisi, menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam Fiqh Ikhtilaf-nya (hal. 181) dan Imam Ghozali dalam Ihya’-nya (vol.11/270), adalah:
ikhlas, meninggalkan fanatisme terhadap, partai maupun golongan, berprasangka baik, tidak menyakiti dan mencela, menjauhi debat kusir, dialog dengan cara sebaik-baiknya, bersikap adil, memperhatikan skala prioritas, mengedepankan persatuan dan menjauhi perpecahan, arif, dewasa dan bijaksana serta mampu mengontrol emosi (QS.A.N-Nahl:125).

Wallahu A’Jam wa Billahit Taufiq wal Hidayah.

Ustadz DR. Setiawan Budi Utomo,
Maj. Saksi – Ed. Juli 2009

*

Iklan