JAKARTA, FOKUSJabar.com: Setelah memeriksa dan menelaah lebih lanjut, Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan berkas perkara Ahok ke pengadilan.

Berdasarkan hasil analisa Kejagung, perkataan serta pidato Ahok di Kepulauan Seribu seharusnya dikenakan dakwaan Pasal 156 dan Pasal 156 a KUHP.

“Fakta yang diteliti menggambarkan perbuatan yang dilakukan yaitu memenuhi unsur Pasal 156 dan 156 a KUHP,” jelas Jampidum Noor Rachmad dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (30/11/2016), seperti dikutip dari Detik.

Pasal 156 KUHP berbunyi:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Adapun Pasal 156a menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebelumnya Polri juga sudah memberikan Ahok dengan UU Informasi dan Transkasi Elektronik (UU ITE). Namun pihak Kejagung mengesampingkan hal tersebut karena perbuatan Ahok dinilai tidak memenuhi unsur dalam UU itu.

Source 1 : news

Source 2 : Pasal 156 KUHP

NB :

Rekomendasi Tokoh Tionghoa

 

lius-sung

 

Peserta longmarch #ciamis telah tiba di perbatasan Jakarta

at-tiin